MenurutSamuel P. Huntington dan Joan M.Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk me mpengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal daripartisipasi politik yang bisa mempengaruhi orang banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Hungtington dan Nelson, Rush dan Althoff menyatakan bahwa hiraerki yang terdapat partisipasi politik yaitu tergantung dari akibat yang disebabkannya terdapat sistem politik. khusus menyebabkan akibat besar pada suatu system "politik, dan akibat kecil Partisipasipolitik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional. Partisipsi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum. PERANANTOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA BUPATI 2010 DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Aya, Demianus (Unknown) Article Info. Publish Date 01 Dec 2013. Berdasarkanbeberapa defenisi partisipasi politik diatas, dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikapsikap. Kita ketahui bahwa yang - berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam bUwx. untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. B. Partisipasi Politik 1. Pengertian Partisipasi Politik Keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam sistem politik demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh-kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnya partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional. Partisipsi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum. Sedangkan Herbert Meclosky berpendapat bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum. Sementara itu, norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan batasan partisipasi politik sebgai kegiatan pribadi warga Negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang yang teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk Partisipais diatas menunjukkan bahwa partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif. Jelaslah bahwa kegiatan sukarela adalah tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum. 2. Jenis Partisipasi Politik a Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti • Memberikan suara dalam pemilu, • Terlibat dalam kampanye, • Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, • Melakukan diskusi publik, dan • Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah. b Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara non-konvensioan dapat berbentuk 18Almon, Gabriel, 2004, The Civic Culture, Jakarta Princeton University Press. Gelbert Meclosky, 1994, Norman H. Nie, 2002, Partisipasi Politik. • Demonstrasi, • Boikot, dan • Pembangkangan sipil. 3. Tipe Partisipasi Politik • Partisipasi aktif partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah. • Partisipasi Militan-Radikal partisipasi militan-radikal merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya menggunakan cara-cara kekerasan. • Partisipasi Pasif Partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. • Perilaku Apatis perilaku apatis adalah kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang 19Tipe-tipe partsipasi politik Pustaka Pelajar Offset. Hutington, Samuel P., Political Order in Changing Sociated, University Press. Ada berbagai bentuk partisipasi politik, hal itu bisa dibedakan berdasarkan; jumlah pelaku, keterlibatan si pelaku, wujud sumbangan yang diberikan, dan jenis-jenis pelaku. Berdasarkan jumlah pelaku, bentuk partisipasi politik bisa dibedakan menjadi • Partisipasi Individual partisipasi individual adalah kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang-perorangan. • Partisipasi Kolektif partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang. Berdasarkan keterlibatan si pelaku, partisipasi politik bisa dibedakan menjadi • Partisipasi Langsung partisipasi langsung adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantaraan pihak lain. • Partisipasi tak Langsung partisipasi tak langsung adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan dengan perantaraan pihak lain. Berdasarkan wujud sumbangan yang diberikan, partisipasi politik bisa dibedakan • Partisipasi Material partisipasi material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, dengan cara memberikan sumbangan materi. • Partisipasi Non-Material partisipasi non-material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materi. Berdasarkan jenis-jenis perilakunya, partisipasi politik bisa dibedakan • Kegiatan Pemilihan kegiatan pemilihan adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara melakukan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi hasil Pemilu/Pilkada. • Lobbying lobbying adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tertentu pejabat/tokoh. • Kegiatan Organisasi kegiatan organisasi adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menjadi anggota organisasi tertentu. • Mencari koneksi Mencari koneksi adalah kegiata warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menghubungi orang-orang tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi satu atau beberapa orang. 4. Relevansi Konsep Partisipasi Politik Salah satu aspek penting demokrasi adalah prtisipasi politik warga Negara di dalam suatu negera. Ada dua asumsi yang mendasari pemikran ini, sebagai berikut Pertama, bahwa setiap indivisu warga negara adalah pihak yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik, bukan orang yang berada di luar Orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, keputusan politik yang dibuat oleh para ahli dan elit politik belum tentu sesuai apa yang baik bagi warga negara. Kedua, partisipasipolitik selal berkaitan dengan kebijakan publik baik yang menyangkut masyarakat banyak maupun kebijakan pablik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut menyangkut dan mempengaruhi hidupnya, maka masyarakat atau person yang menjadi objek dari kebijakan publik tersebut memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi. Ada dua pandangan yang mendasari hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu Melihat partisipasi politik sebagai alat dan sarana untuk mendukung modernisasi dan pembangunan tersebut berhak ikut menentukan proses tersebut. Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai tujuan atau output modernisasi pembangunan melakukan partisipasi politik yang dewasa diperlukan beberapa persyaratan yang memadai dan kekayaan seperti ini belum ada di kalangan sebagai anggota masyarakat dan untuk menciptakan hal-hal seperti itu perlu dilaksanakan modernisasi dan pembangunan yang diprakarsai dan 20Peter L Berger, Piiramids of Sacrifice, political Etics and Social Change, New York Anchor Books, 1976, hlm. Xii dan 59 - 60 dimotori oleh para ahli teknokrat dan birokrat, tetapi tanpa partisipasi anggota masyarakat secara umum. Jika partisipasi dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan modernisasi, maka hal itu akan memperlambat laju Kedua pandangan tentang hubungan antara partisipasi dengan modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis sifatnya karena dalam kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu satu hal yang jelas dari uraian ini, yatu partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini. 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi poliitk dapat digunakan dua kerangka teori pendekatan politik, sebagau berikut 1. Pendekatan Kontekstual lingkungan sosio-ekonomi dan politik. Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi kelasnya, dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lan bagi pendekatan ini individu aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentuan bukan mementukan. Pendekata ini acapkali disebut pendekatan disposisional atau non-intensional, termasuk di dalamnya teori belajar learning theory dan teori kepribadian. 21Samuel P. Hatington dan Joan M. Nelson, No Essay Choice Participation in Developing Countries, Harvard University Press, 1968 2. Pendekatan Indvidual-Psikologis, pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu a. Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional tak sadar tujuan atau melihat perilaku politik sebagai hasil factor psikologis yang mempengaruhi aktor politik pada perigkat bawah sadar, dan b. Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu bersifat intensional BAB III

partisipasi politik berdasarkan wujud sumbangan yaitu